Produk Hukum Pajak Daerah Kab. Bekasi
×
Formulir Layanan PBB
×
Persyaratan Pengajuan BPHTB
×
  1. Scan KTP untuk Pemohon orang pribadi;
  2. Scan NPWP untuk Pemohon Badan Hukum
  3. Scan Surat Kuasa dari Pemohon (jika dikuasakan), Surat Tugas dari Notaris/PPAT/PPATS/Developer;
  4. Scan SPPT PBB-P2;
  5. Scan Print out tidak memiliki tunggakan PBB.
b) PERSYARATAN LAINNYA SESUAI PEROLEHAN HAK :
  1. Scan Draft Akta Jual Beli;
  2. Scan Bukti Transaksi/ Surat Pesanan Rumah (SPR)/ SP3K/ Perjanjian Kredit;
  3. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  4. Scan Validasi PPh Final dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dikecualikan untuk peralihan waris dan hibah.
  1. Scan PPJB;
  2. Scan Bukti Transaksi/ Surat Pesanan Rumah (SPR)/ SP3K/ Perjanjian Kredit;
  3. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  4. Scan Validasi PPh Final dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dikecualikan untuk peralihan waris dan hibah.
  1. Scan Surat Keterangan Tukar Menukar/Draft Akta Tukar Menukar atau dokumen lain yang dipersamakan;
  2. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  3. Scan Validasi PPh Final dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dikecualikan untuk peralihan waris dan hibah.
  1. Scan Surat Keterangan Hibah
  2. Scan Draft Akta Hibah ;
  3. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  4. Scan Surat Keterangan Tidak Sengketa dari pejabat yang berwenang.
  1. Scan Surat Keterangan Hibah Wasiat;
  2. Scan Draft Akta Hibah Wasiat;
  3. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  4. Scan Surat Keterangan Tidak Sengketa dari pejabat yang berwenang.
  1. Scan Akta Waris/Surat Keterangan Waris/Surat Putusan Hakim Pengadilan (dalam hal transaksi waris)
  2. Scan Akta Surat Kematian;
  3. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  4. Scan Surat Keterangan Tidak Sengketa dari pejabat yang berwenang.
  1. Scan Surat Keterangan Pemasukan dalam perseroan atau Badan Hukum lain atau dokumen lain yang dipersamakan;
  2. Draft Akta Pemasukan dalam perseroan atau Badan Hukum lain;
  3. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  4. Scan Validasi PPh Final dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dikecualikan untuk peralihan waris dan hibah.
  1. Scan Draft Akta Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  2. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  3. Scan Validasi PPh Final dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dikecualikan untuk peralihan waris dan hibah;
  4. Scan Surat Keterangan Tidak Sengketa dari pejabat yang berwenang.
  1. Scan Salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
  2. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  3. Scan Validasi PPh Final dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dikecualikan untuk peralihan waris dan hibah.
  1. Scan Surat Keterangan Penggabungan Usaha atau dokumen lain yang dipersamakan atau Draft Akta Penggabungan Usaha;
  2. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  3. Scan Validasi PPh Final dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dikecualikan untuk peralihan waris dan hibah.
  1. Scan Surat Keterangan Peleburan Usaha atau dokumen lain yang dipersamakan atau Draft Akta Peleburan Usaha;
  2. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  3. Scan Validasi PPh Final dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dikecualikan untuk peralihan waris dan hibah.
  1. Scan Surat Keterangan Pemekaran Usaha atau dokumen lain yang dipersamakan atau Draft Akta Pemekaran Usaha;
  2. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  3. Scan Validasi PPh Final dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dikecualikan untuk peralihan waris dan hibah.
  1. Scan Surat Keterangan Pemenang atau dokumen lain yang dipersamakan atau Draft Akta Hadiah;
  2. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  3. Scan Validasi PPh Final dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
  1. Scan Surat Penunjukan Pemenang Lelang/Kwitansi Lelang;
  2. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  3. Scan Validasi PPh Final dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
  1. Scan surat pelepasan hak;
  2. Scan SK Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.;
  3. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  4. Scan Validasi PPh Final dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dikecualikan untuk peralihan waris dan hibah.
  1. Scan SK pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
  2. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  3. Scan Validasi PPh Final dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dikecualikan untuk peralihan waris dan hibah.
Formulir Pendaftaran Pajak Daerah Lainnya
×
 

DASAR HUKUM :

  1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Pemungutan
    Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
  3. Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023
    Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
  4. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
    Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
  5. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
    Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi;
  6. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah;
  7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan;
  8. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
  9. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Piutang Pajak Daerah ;
  10. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
  11. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pajak Reklame;
  12. Peraturan Bupati 35 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah;
  13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
  14. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak;
  15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Data Piutang Dengan Penelitian Lapangan Data Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
  16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Selamat Datang di Aplikasi Bang Badil (Bangga Bapenda Digital)